Fraksi NasDem DPRK Aceh Singkil Minta TPP ASN-PPPK dan Anggaran Pelatihan Masuk APBK 2027
![]() |
| Ketua Fraksi NasDem DPRK Aceh Singkil, dr. Desra Novianto. |
Aceh Singkil - Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil untuk mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027.
Ketua Fraksi NasDem DPRK Aceh Singkil, dr. Desra Novianto, menegaskan alokasi tersebut harus ditunjang pula dengan pemenuhan *mandatory spending* minimal atau sama dengan 0,16 persen untuk peningkatan kapasitas, kompetensi, serta pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Langkah ini sangat penting dan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.14.1/6537/SJ dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026," kata dr. Desra Novianto kepada wartawan.
Desra menjelaskan, di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah saat ini, pemerintah daerah wajib memprioritaskan belanja-belanja yang bersifat mengikat dan mandatory. Penganggaran TPP tersebut nantinya wajib disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) yang berlaku.
"Mengingat ruang fiskal kita yang sangat terbatas, maka kita wajib memenuhi belanja wajib tersebut. Pembayaran Tambahan Penghasilan ini dihitung disesuaikan dengan SK yang ada," ujarnya.
Menurut Desra, pemberian TPP yang tepat waktu serta pelatihan kompetensi yang memadai akan menjadi pelecut semangat bagi ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Aceh Singkil untuk bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik.
Selain itu, skema ini dinilai berdampak langsung terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan daya beli masyarakat.
"Ini menjadi pemicu untuk ASN dan PPPK agar bekerja lebih maksimal. Dengan pendapatan yang terjamin, daya beli di tengah masyarakat juga akan meningkat," jelasnya.
Ia menambahkan, usulan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan belanja daerah, termasuk pemenuhan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, serta program peningkatan ekonomi masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
"Ini pemikiran kita bersama demi pemenuhan belanja pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat yang sejalan dengan aturan yang berlaku," pungkas Desra.
